Solusi Pajak
Aturan Perpajakan di Indonesia
Kewajiban perpajakan di Indonesia diatur oleh berbagai Undang-Undang diantaranya: UU pajak penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah, UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Cipta Kerja, UU Pengampunan Pajak, dan yang terbaru adalah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diterbitkan pada tahun 2021. Menurut peraturan perundang-undangan, hampir seluruh transaksi dapat menjadi objek pajak baik itu pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai.
Jenis transaksi yang berpotensi dikenakan pajak dapat berupa transaksi penghasilan maupun transaksi pembayaran kepada pihak lain. Dengan adanya kewajiban perpajakan, maka diperlukan kecermatan agar setiap transaksi atau perbuatan dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku. Selain kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan pajak, disisi lain UU juga memberikan insentif dan kemudahan perpajakan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Untuk itu, selain memastikan kewajiban pajak, wajib pajak juga sebaiknya dapat menggunakan insentif yang diberikan. Konsultanku dengan para penyedia jasa yang berpengalaman membantu anda mendapat manfaat yang lebih baik dalam urusan perpajakan.
