Mengupas ilmu akuntansi memang tidak ada habisnya. Ditambah, akuntansi juga terdiri dari beberapa jenis. Ada jenis akuntansi yang dibedakan berdasarkan landasan hukumnya seperti akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, ada pula yang diklasifikasikan berdasarkan kepentingannya seperti akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial.
Jenis akuntansi yang paling umum dijumpai, barangkali adalah akuntansi komersial. Namun— seperti yang telah disebutkan sebelumnya— terdapat juga jenis akuntansi pemerintahan.
Tahukah Anda, apa yang dimaksud dengan akuntansi pemerintahan?
Baca Juga:
Pahami 2 Metode dalam Mencatat Persediaan Barang Dagang!
10 Perusahaan Big Ten Kantor Akuntan Publik Paling Prospektif untuk Lulusan Akuntansi
PSAK 73 Sewa dan Dampaknya bagi Perusahaan
Contoh Buku Besar Perusahaan Jasa, Lengkap dengan Penjelasannya!
Pada dasarnya, akuntansi pemerintahan adalah jenis akuntansi yang digunakan dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan terhadap berbagai transaksi keuangan negara (public finance). Transaksi yang dimaksud meliputi segala jenis transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Maka dari itu, jenis akuntansi ini kerap disebut sebagai ‘akuntansi pemerintahan’ atau ‘akuntansi pemerintah’.
Baca Juga:
Bagaimana Cara Menghitung Payroll Gaji Karyawan?
Cara Membuat Laporan Keuangan
Fungsi dan Pentingnya Purchase Order Bagi Bisnis
Stock Opname: Pemahaman dari Sudut Pandang Operasional dan Audit
Akuntansi secara general memang dibutuhkan sebagai alat pencatatan transaksi dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena akuntansi juga berperan penting sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Hal inilah yang mendasari esensi dari akuntansi pemerintahan itu sendiri. Sama halnya seperti korporat, pemerintah pun memerlukan accounting untuk membuktikan pertanggungjawabannya terhadap rakyat melalui pencatatan transaksi lewat laporan keuangan negara.
Berkaitan dengan hal tersebut, transparansi pemerintah sangat dituntut karena berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam mengalokasikan pendapatan dan pengelolaan seluruh sumber daya, baik yang terbatas seperti tenaga kerja dan modal, maupun yang tak terbatas seperti air dan listrik.
Baca Juga: Memahami Akuntansi Syariah dan Bedanya dengan Akuntansi Konvensional
Pertama, dalam akuntansi komersial yang dipraktikkan perusahaan korporat, terdapat laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Lain halnya dengan akuntansi pemerintahan yang tidak memiliki laporan laba-rugi. Alih-alih, terdapat laporan operasional dan laporan realisasi anggaran di dalam akuntansi pemerintahan.
Kedua, sumber pendapatan akuntansi komersial biasanya berasal dari penjualan barang dan/atau jasa. Sedangkan, sumber pendapatan dalam akuntansi pemerintahan didasarkan pada penetapan-penetapan yang tercantum dalam hukum, misalnya pendapatan dari pajak.
Ketiga, standar yang diacu oleh akuntansi komersial adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirancang oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Berbeda dengan akuntansi pemerintahan yang tunduk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) rancangan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
Keempat, akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan juga memiliki perbedaan terkait kewenangan audit di mana pihak yang berwenang menjadi auditor dalam laporan keuangan komersial adalah akuntan publik. Sedangkan, yang diberi kewenangan untuk mengaudit laporan keuangan negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Nah, Anda sudah tidak bingung lagi untuk membedakan akuntansi pemerintah dengan akuntansi komersial, kan? Laporan keuangan memang sangat esensial baik untuk pemerintah maupun perusahaan bisnis. Sekarang, Anda bisa menyusun laporan keuangan dengan lebih cermat, ditambah bantuan dari para konsultan profesional yang selalu siap menawarkan solusi dan penyelesaian terbaik untuk urusan laporan keuangan perusahaan Anda!
Berbagai Jasa Profesional Pajak, Akuntansi, Audit, dan Keuangan dari Ahli yang Berpengalaman di Konsultanku.
Lihat Solusi