Kebijakan Fiskal Sebagai Komponen Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi
Berbicara mengenai perkembangan kondisi ekonomi, inflasi adalah salah satu elemen yang paling krusial dan tidak dapat dipisahkan. Inflasi yang begitu tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada rendahnya tingkat investasi. Selain itu, inflasi juga membuat suatu negara tidak dapat berkompetisi di lingkup perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena barang domestik akan lebih mahal dibandingkan barang impor, sehingga konsumen cenderung mengkonsumsi barang impor. Di sisi lain, ekspor akan semakin berkurang karena harga barang domestik tidak dapat bersaing di pasar internasional yang kompetitif. Namun, tidak adanya inflasi (tingkat inflasi 0%) juga bukan indikasi perekonomian yang baik. Beberapa ekonom berpendapat bahwa inflasi (dengan tingkat yang tepat) sangat dibutuhkan untuk mendorong konsumsi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Dengan demikian, penting bagi suatu negara untuk mempertahankan inflasi pada tingkat yang tepat (moderate inflation) untuk meningkatkan dan mencapai stabilitas ekonomi. Konsep inflasi berfokus pada peredaran uang berlebih di masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah kebijakan yang mempengaruhi peredaran uang. Salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah adalah kebijakan fiskal (fiscal policy). Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang melibatkan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur peredaran uang (disebut juga fiscal stimulus). Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat meningkatkan (disebut juga kebijakan fiskal ekspansif) maupun menurunkan jumlah uang beredar (disebut juga kebijakan fiskal kontraktif). Umumnya, ketika perekonomian sedang lesu, pemerintah akan memberlakukan kebijakan fiskal ekspansif. Sebaliknya, ketika perekonomian memuncak, pemerintah mengimplementasikan kebijakan fiskal kontraktif.
Baca Juga : Ternyata Hadiah, Hibah, dan Warisan Dapat Dikenakan Pajak
Baca Juga:
Perbedaan Customer, Consumer, dan Client
Inilah Jobdesk Supervisor yang Perlu Anda Ketahui
Surplus vs Defisit Bagi Perekonomian
6 Faktor Pengaruh Tingkat Konsumsi Masyarakat
/CTA%20Fitur%20Pajak.jpg)
Kerangka Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy Framework)
Baca Juga:
Perusahaan rintisan tawarkan bantuan laporan pajak
Bantu Pemerintah, Startup Ini Tawarkan Jasa Penghitungan Pajak
Platform Konsultanku Optimistis Dorong Penerimaan
Mau tau cara menghemat pajak bisnis kamu?
Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dalam rangka mengatur peredaran uang di masyarakat (inflasi) yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan 3 (tiga) hal berikut ini:
-
Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)
-
Kekayaan (Wealth)
-
Kesejahteraan masyakarat (Social Welfare)
Richard Musgrave, seorang ekonom asal Amerika Serikat memperkenalkan konsep Rationale For Fiscal Policy (Rasionalisasi Kebijakan Fiskal) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan fiskal dapat mencapai:
-
Stabilitas Nasional. Musgrave membagi stabilisasi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu stabilitas jangka pendek dan jangka panjang.
Stabilitas jangka pendek berfokus pada eliminasi gap antara permintaan agregat dan penawaran yang dapat mencegah pengangguran dan tekanan inflasi. Sedangkan stabilitas jangka panjang ditujukan untuk mengatur defisit fiskal dan tingkat utang negara dalam rangka mencapai pertumbuhan jangka panjang dan mengurangi tingkat kemiskinan.
-
Alokasi Sumber Daya yang berfokus pada peningkatan efisiensi ekonomi suatu negara dan pencegahan kegagalan pasar melalui kebijakan fiskal. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur. Konstruksi infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor konstruksi. Sedangkan terkait kegagalan pasar, Musgrave tidak hanya berfokus pada kegagalan pasar yang diakibatkan oleh externalities (contoh: meningkatnya polusi) maupun meningkatnya IRS (Increasing Returns To Scale), namun juga terkait asimetri informasi.
-
Pemerataan Distribusi yang berfokus pada pemerataaan pendapatan, kesempatan, aset, atau risiko yang muncul dari sektor privat.
/CTA%20Konsultasi%2050000.jpg)
Implementasi kebijakan fiskal mungkin tidak ditujukan untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan. Meskipun begitu, implementasi untuk 1 (satu) tujuan akan mempengaruhi kedua tujuan lainnya, tergantung karakteristik implementasi kebijakan fiskal itu sendiri. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk membangun jalan raya untuk tujuan pertumbuhan (growth) berpotensi mempengaruhi kekayaan (wealth) dan kesejahteraan sosial (social welfare) apabila pembangunan jalan raya ditujukan untuk menghubungkan daerah pusat ekonomi dengan pedesaan. Hal ini disebabkan pembangunan jalan raya memudahkan masyarakat pedesaan untuk mencari lapangan kerja dan meraih pendidikan di kota (daerah pusat perekonomian) serta memperluas area pemasaran produk bagi masyarakat pedesaan sebagai produsen barang/jasa tertentu. Di sisi lain, apabila pembangunan jalan raya ditujukan untuk meghubungkan 2 (dua) daerah pusat perekonomian, maka tujuan yang akan dicapai dari pembangunan ini hanyalah pertumbuhan ekonomi (growth).
Baca Juga : Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Final
Instrumen Kebijakan Fiskal
Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran, menurunkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan meningkatnya pengeluaran, pemerintah dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga mendorong perekonomian sektor yang bersangkutan. Dengan turunnya tarif pajak penghasilan, maka besarnya pendapatan bersih (disposable income) akan semakin meningkat yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal ekspansif cocok digunakan ketika ekonomi sedang lesu, karena kebijakan ini mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari resesi ekonomi (contoh: pengangguran, menurunnya investasi). Apabika kebijakan ekspansif diterapkan di ekonomi yang sedang memuncak, kebijakan ini berpotensi mempercepat inflasi dan meningkatkan tingkat suku bunga.
Di sisi lain, dalam kebijakan fiskal kontraktif, pemerintah akan mengurangi pengeluaran, meningkatkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan menurunnya pengeluaran, pemerintah tidak dapat membeli barang/jasa dari sektor privat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin menurun. Dengan meningkatnya tarif pajak, maka disposable income akan semakin sedikit dan masyarakat akan mengurangi konsumsi.
/CTA%20Academy.jpg)
Pada umumnya, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan fiskal (baik ekspansif maupun kontraktif), perusahaan harus meningkatkan jumlah fiscal deficit dan meminjam uang untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Di periode waktu tertentu, terdapat penawaran terbatas untuk dana pinjaman (loanable funds) untuk pemerintah dan masyarakat. Apabila pemerintah meminjam uang dalam jumlah yang banyak, maka dana pinjaman yang tersedia (supply) akan menurun. Di sisi lain, permintaan (demands) akan dana pinjaman akan terus meningkat. Sesuai dengan teori permintaan, dengan asumsi tidak ada penawaran (supply) tambahan, bertambahnya permintaan akan meningkatkan harga dana pinjaman, yang direfleksikan dengan tingkat bunga pinjaman (interest rates).
Baca Juga : Simak Materi Berikut Biar Ga Rugi Karena Pajak Investasi
Mengukur Keberhasilan Implementasi Kebijakan Fiskal
Untuk mengukur dampak implementasi kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan fiscal multiplier, yang merupakan rasio perbandingan antara jumlah output keseluruhan dengan pengeluaran/pendapatan pemerintah yang menyebabkan perubahan output tersebut. Fiscal multiplier dengan hasil kurang dari 1 (satu) mengindikasikan perekonomian turun kurang dari 1 (satu) rupiah. Sebaliknya, hasil fiscal multiplier yang bernilai lebih dari 1 (satu) menandakan bahwa setiap 1 rupiah yang dikeluarkan pemerintah, perekonomian tumbuh lebih besar dari 1 rupiah. Hal ini dapat terjadi apabila fiscal stimulus oleh pemerintah berujung pada meningkatnya pengeluaran masyarakat.
Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur akan meningkatkan permintaan agregat. Selain itu, pembangunan ini juga berpotensi meningkatkan perekonomian di sektor konstruksi dan para pekerja di sektor tersebut berpotensi memperoleh pendapatan tambahan. Apabila para pekerja ini melakukan pembelian (konsumsi) dengan pendapatan yang diperoleh, maka permintaan agregat akan semakin bertambah.
/CTA%20Penutup%20Pajak.jpg)
