UU Ciptaker pasal 4A

UU HPP pasal 4A

1. Dihapus

2. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

   1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;

   2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

   3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

   4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

3. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

   1. Jasa pelayanan kesehatan medis;

   2. Jasa pelayanan sosial;

   3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;

   4. Jasa keuangan;

   5. Jasa asuransi;

   6. Jasa keagamaan;

   7. Jasa pendidikan;

   8. Jasa kesenian dan hiburan;

   9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

   10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

   11. Jasa tenaga kerja;

   12. Jasa perhotelan;

   13.  Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

   14. Jasa penyediaan tempat parkir;

   15. Jasa telepon umum;

   16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

   17. Jasa boga atau katering.

1. Dihapus

2. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

   1. Dihapus;

   2. Dihapus;

   3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan

   4. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga

3. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

   1. Dihapus;

   2. Dihapus;

   3. Dihapus

   4. Dihapus

   5. Dihapus;

   6. Jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah;

   7. Dihapus;

   8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;

   9. Dihapus;

   10. Dihapus;

   11. Dihapus

   12. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;

   13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;

   14. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;

   15. Dihapus;

   16. Dihapus;

       1. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;

UU PPN

RUU  HPP

Pasal 7

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)

Pasal 7

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11% (sebelas persen)