Pengertian Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 17



Setiap pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan atas penghasilan yang diperoleh, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan juga secara rinci mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Tarif PPh tersebut terdapat pada Pasal 17 atau PPh Pasal 17.

 

PPh Pasal 17 menjelaskan secara rinci tarif yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Simak artikel berikut hingga selesai untuk mengetahui tarif pajak dalam PPh Pasal 17.

 

Baca Juga : Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan Final PPh Pasal 4 ayat 2: Definisi, Tarif, dan Waktu Pelaporan Pajak

 

Tarif PPh Pasal 17

Pada tarif progresif PPh Pasal 17, tarif pajak yang dikenakan semakin besar seiring dengan naiknya jumlah penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Ketentuan PPh Pasal 17 yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif pajak bagi orang pribadi dalam negeri berbeda-beda sesuai dengan penghasilan yang diperoleh per tahunnya. Berikut besaran tarifnya:

 

  • Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp. 50.000.000 tarif pajak yang dikenakan sebesar 5%.

  • PKP Rp. 50.000.001 sampai dengan Rp. 250.000.000 tarif pajak yang dikenakan sebesar 15%.

  • PKP Rp. 250.000.001 sampai dengan Rp. 500.000.00 tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%.

  • PKP lebih dari Rp.500.000.001 tarif pajak yang dikenakan sebesar 30%.

 

Baca Juga : Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 : Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak

 

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Tarif pajak badan usaha dalam negeri berbeda-beda sesuai dengan bentuk badan usahanya. Berikut tarif pajak badan dalam negeri:

 

  • Pasal 17 Ayat (1) UU PPh yaitu Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28%.

  • Pasal 17 Ayat (2) yaitu tarif tertinggi yang dimaksud pada ayat (1) a dapat diturunkan paling rendah 25%.

  • Pasal 17 Ayat (2) a UU PPh yaitu tarif yang dimaksud pada ayat (1) b menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010.

  • Pasal 17 Ayat (2) b UU PPh yaitu Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk PT paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau didagangkan di bursa efek di Indonesia. Jika telah memenuhi ketentuan lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah.

  • Pasal 17 Ayat (2) c UU PPh yaitu tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diberikan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebesar 10% dan sifatnya final.

  • Pasal 17 Ayat (2) d UU PPh yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai besar tarif yang dimaksud pada ayat (2) c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Baca Juga : Ternyata Hadiah, Hibah, dan Warisan Dapat Dikenakan Pajak

 

Penjelasan Tarif PPh Badan Usaha

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai tarif PPh bagi badan usaha:

 

  • Tarif umum Pajak Penghasilan Badan Usaha yaitu 28% dari omzet kotor dikurangi biaya-biaya.

  • Jika memenuhi ketentuan PP Nomor 81 Tahun 2007, maka tarifnya 25% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya.

  • Omzet dibawah 4.8 miliar, maka akan mendapat penurunan 50% sehingga tarif efektifnya 12.5% dari omzet kotor dikurangi biaya-biaya.

  • Tarif Pasal 17 UU PPh Badan ini hanya berlaku pada tahun pertama dan jika di tahun tersebut omsetnya tidak mencapai 4.8 miliar, maka di tahun berikut tarifnya mengikuti pada PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% dari omzet kotor.

 

Baca Juga : Cek Keaslian Surat Izin OJK Biar Nggak Ketipu Investasi Bodong!

 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28%

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai tarif wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan Bentuk Usaha tetap (BUT) sebesar 28%:

 

  • Tarif tertinggi yang dimaksud dalam ayat (1)a, dapat turun paling rendah 25% yang diatur PP.

  • Besaran Penghasilan Kena Pajak yang dimaksud pada ayat (1)a dapat berubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

  • Keperluan tarif pajak yang dimaksud ayat (1), jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam bentuk ribuan rupiah.

  • Besar pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terhutang pajak dalam bagian tahun pajak yang dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak dibagi 360 dikalikan dengan pajak terutang untuk satu tahun pajak.

  • Keperluan penghitungan pajak yang dimaksud pada ayat (5) tiap bulan penuh dihitung 30 hari.

  • Tarif pajak dapat ditetapkan tersendiri dengan PP atas penghasilan yang dimaksud dalam asal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana ayat 1.

 

Jika memiliki masalah perpajakan untuk bisnis Anda, segera konsultasikan bersama Konsultanku. Konsultanku merupakan platform yang akan menghubungkan Anda dengan para konsultan ahli dan profesional di bidangnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.konsultanku.co.id/chat

 

< All Blog

Dapatkan solusi kebutuhan Anda

Apapun kebutuhan Anda baik perusahaan besar, kecil, atau pribadi ada solusinya. Konsultanku bermitra dengan berbagai praktisi profesional berkualitas dengan beragam keahlian. Urusan pajak, keuangan, akuntansi, manajemen SDM dan bahkan hukum bisnis jadi lebih praktis sekarang.

Lihat Solusi