Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 : Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak



Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 didefinisikan sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan setiap pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak.

 

Simak artikel berikut hingga akhir untuk mengetahui seluk-beluk dasar hukum, tarif, beserta waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21.

 

Baca Juga : Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan Final PPh Pasal 4 ayat 2: Definisi, Tarif, dan Waktu Pelaporan Pajak

 

Dasar Hukum PPh 21

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai PPh 21, ketahui dahulu dasar hukum yang berlaku untuk PPh Pasal 21 dengan mengacu pada aturan hukum yang sudah dibuat, antara lain:

 

  • UU Nomor 7 Tahun 1983 sampai UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

  • Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

  • PMK No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan.

  • Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

  • PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

  • UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 

Baca Juga : Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

 

Pelaporan Pajak PPh 21

Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

 

  • pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

  • bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

  • dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;

  • badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;

  • penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

 

Subjek dan Objek Pajak PPh 21

Subjek pajak atas PPh 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

 

Objek PPh 21 secara umum adalah penghasilan yang diterima. Tetapi, tidak semua objek penghasilan dikenakan PPh 21. Penghasilan yang dikenakan PPh 21, antara lain:

 

  • Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik penghasilan yang teratur maupun tidak teratur.

  • Uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

  • Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenisnya.

  • Penghasilan tenaga kerja lepas, seperti upah harian/mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

  • Imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

  • Imbalan peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

 

Sementara penghasilan yang tidak dikenakan PPh 21, antara lain:

 

  • Santunan asuransi dari perusahaan asuransi

  • Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja dan pemerintah.

  • Zakat yang diterima dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan sumbangan keagamaan.

  • Beasiswa

 

Baca Juga : Pengertian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

 

Tarif PPh 21

PPh 21 dibebankan kepada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Namun untuk mengetahui besaran tarif PPh 21, sebelumnya harus memahami tentang besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) maupun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh 21 yang telah diatur dalam undang-undang.

 

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

  • Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan Neto dikurangi PTKP terbaru.

  • Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan Bruto dikurangi PTKP terbaru.

  • Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa dikenakan 50% atas PKP dari jumlah penghasilan Bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenakan PPh seperti yang termuat dalam PPh 21. Wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilannya sama dengan atau tidak lebih dari Rp 54.000.000 per tahun.

 

Tarif Pajak Progresif PPh 21

Perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sesuai undang-undang sebagai berikut:

 

  • Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.

  • Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 per tahun dikenakan tarif sebesar 15%

  • Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 per tahun dikenakan tarif sebesar 25%

  • Penghasilan lebih dari Rp 500.000.000 per tahun dikenakan tarif sebesar 30%

  • Wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari yang memiliki NPWP.

 

Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak dalam Sebulan

Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap sikap kepatuhan pajak adalah pengetahuan akan tanggal-tanggal penting pajak dalam sebulan, seperti tanggal batas penyetoran dan batas pelaporan pajak tiap bulannya.

 

Batas Waktu Penyetoran

Pajak yang terutang harus disetorkan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terlambat menyetorkannya, bisa-bisa Anda dikenakan sanksi.

Berikut adalah daftar pajak-pajak yang memiliki batas penyetoran pada tanggal 10 tiap bulannya:

  1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan

  2. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh

  3. PPh Pasal 21/26 yang dipotong oleh pemotong PPh

  4. PPh Pasal 23/26 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh

  5. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak Badan tertentu sebagai Pemungut Pajak

 

Daftar pajak yang memiliki batas penyetoran pada tanggal 15 antara lain:

  1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan

  2. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri

  3. PPh Pasal 25 (WP OP dan Badan)

  4. PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri

  5. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean

 

Batas Waktu Pelaporan

Setelah menyetor kewajiban pajak Anda, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah melapor pajak. Keterlambatan dalam pelaporan pajak pun dapat membuat Anda terkena sanksi. Tanggal 20 merupakan batas waktu pelaporan pajak untuk:

  1. PPh Pasal 4 ayat (2)

  2. PPh Pasal 15

  3. PPh Pasal 21/26

  4. PPh Pasal 22

  5. PPh Pasal 23/26

  6. PPh Pasal 25

 

Pajak yang memiliki batas pelaporan pada akhir bulan berikutnya dan sebelum tanggal pelaporan SPT meliputi:

  1. PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri

  2. PPN dan PPn BM PKP

 

JIka Anda memiliki kesulitan dalam perhitungan pajak pribadi maupun badan usaha, segera konsultasikan bersama Konsultanku. Konsultanku merupakan platform yang akan menghubungkan Anda dengan para konsultan ahli dan profesional di bidangnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi konsultanku.


< All Blog

Dapatkan solusi kebutuhan Anda

Apapun kebutuhan Anda baik perusahaan besar, kecil, atau pribadi ada solusinya. Konsultanku bermitra dengan berbagai praktisi profesional berkualitas dengan beragam keahlian. Urusan pajak, keuangan, akuntansi, manajemen SDM dan bahkan hukum bisnis jadi lebih praktis sekarang.

Lihat Solusi