Perbedaan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan



Sebagian besar orang Indonesia mungkin sudah menyadari bahwa sebagai seorang warga negara maka otomatis juga merupakan seorang wajib pajak (WP). Namun, barangkali tidak sedikit yang masih merasa bingung dengan perbedaan antara WP Orang Pribadi dengan WP Badan.

 

Masih banyak yang menyimpan pertanyaan mengenai hal tersebut, terutama soal apakah seseorang yang memiliki suatu badan usaha masih memiliki kewajiban membayar pajak pribadi, dan sebagainya.

 

Untuk itu, mari kita bedah secara perlahan apa itu WP Orang Pribadi dan WP Badan agar dapat lebih memahami perbedaan di antara keduanya.

 

Baca Juga : Tarif Pajak Penghasilan Usaha Pribadi UMKM

 

Pengertian Wajib Pajak 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-udangan perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka WP diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

 

NPWP diberikan kepada WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak akan berubah meskipun WP pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.

 

Baca Juga : Tarif Pajak Penghasilan Karyawan

 

Kategori Wajib Pajak 

Kategori Wajib Pajak berdasarkan kepentingan, hak, serta kewajibannya, masing-masing (antara Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan) dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Anda atau perusahaan yang Anda miliki mungkin berada di dalam salah satu kategori tersebut. Berikut adalah rinciannya.

 

Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi

  1. Orang Pribadi (Induk)
    WP yang belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga.

     
  2. Hidup Berpisah (HB)
    Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.

     
  3. Pisah Harta (PH)
    Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.

     
  4. Memilih Terpisah (MT)
    Wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.

     
  5. Warisan Belum Terbagi (WBT)
    Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

 

Kategori Wajib Pajak Badan

  1. Badan
    Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

     
  2. Joint Operation
    Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.

     
  3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
    WP perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (representative office/liaison office) di Indonesia. yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

     
  4. Bendahara
    Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

     
  5. Penyelenggara Kegiatan
    Pihak selain empat WP badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

 

Baca Juga : Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 25

 

Perbedaan Kewajiban Pajak

Meskipun sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak, namun WP Orang Pribadi dan WP Badan memiliki tanggungan kewajiban pajak yang berbeda. Secara umum, WP Orang Pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17.

 

PPh Bagi WP Badan

Sementara bagi WP Badan, ada dua jenis pajak yang harus dibayarkan, yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh yang mesti dibayarkan pun juga beragam. Berikut adalah rinciannya:

 

  1. PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

    PPh 21 ini wajib dipotong oleh perusahaan pemberi kerja dari gaji yang diterima karyawan/pekerja setiap bulannya atau selain gaji yang termasuk dalam pengenaan PPh 21. Kemudian, perusahaan atau WP Badan wajib menyetorkan pemotongan PPh 21 tersebut ke kas negara setiap bulannya.

 

  1. PPh Pasal 22, adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta re-impor. Sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Jumlah tarif PPh Pasal 22 ini berbeda-beda yang tergantung dari objek pajaknya.

 

  1. PPh Pasal 23, adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, dividen, bunga, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain menyangkut pemakaian aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

 

  1. PPh Pasal 25, adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Angsuran ini bertujuan untuk meringankan beban pajak terutang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun atau setiap akhir tahun. Namun, keringanan pengangsuran PPh Pasal 25 setiap bulan ini tidak berlaku pada WP yang dikenakan PPh Final sesuai PP No. 23 Tahun 2018. Seiring dengan kondisi adanya pandemi Virus Corona (Covid-19) di sepanjang 2020, pemerintah memberikan insentif potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%.

 

  1. PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong dari seorang WP yang sumber penghasilannya di Indonesia, namun diterima oleh WP yang ada di luar negeri, selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Berdasarkan aturan, tarif umum PPh Pasal 26 yang dikenakan sebesar 20 persen, namun besar tarif tersebut fleksibel mengikuti P3B.

 

  1. PPh Pasal 29, adalah pajak penghasilan yang dikenakan saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut (pajak terutang dikurangi kredit pajak) menghasilkan PPh Pasal 29. PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan.

    Pajak penghasilan pasal 29 ini merupakan PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (jenis PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

 

  1. PPh Pasal 4 ayat (2), adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

    Jenis pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) ini dipotong dari bunga deposito dan berbagai jenis tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi jenis lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan.

 

  1. PPh Pasal 15, adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional dan perusahaan asuransi asing. Pajak jenis ini terkait dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu.

    WP yang masuk kategori ini contohnya, wajib pajak badan yang bergerak dibidang pelayaran atau penerbangan internasional, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, perusahaan asuransi luar negeri, serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan-guna-serah.

 

Baca Juga : Kapan Waktu Yang Tepat Menyampaikan Dan Menyetor Pajak SPT Tahunan Pribadi

 

PPN Bagi WP Badan

Kemudian, PPN bagi WP Badan pun terbagi menjadi dua jenis, yakni PPN dan PPnBM.

 

  1. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha. PPN ini akan dibebankan kepada konsumen. Produsen atau pengusaha hanya berperan sebagai pihak yang memungut lalu menyetorkan dan melaporkannya ke negara.

    Berdasarkan Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), tarif PPN normal di Indonesia yang berlaku adalah 10%. Namun, tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, yang perubahannya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP).

     

  2. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dimiliki oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

    Pajak ini dikenakan pada barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok, melainkan barang yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu atau mereka yang berpenghasilan tinggi.

 

Demikianlah penjelasan terperinci mengenai perbedaan antara WP Orang Pribadi dan WP Badan beserta dengan jenis kewajiban pajak yang ditanggungnya. Berdasarkan uraian tersebut, Anda tentu sudah lebih paham dan mengerti mengenai kewajiban pajak yang Anda miliki. Anda dapat memastikan kembali kategori pajak dari badan usaha Anda, serta jenis pajak apa saja yang perlu perusahaan Anda bayarkan dan laporkan.

 

Apabila Anda masih mengalami kebingungan dalam mengurus perpajakan usaha Anda, kami dapat membantu Anda dalam memecahkan permasalahan tersebut. bersama Konsultanku, Anda akan dipertemukan dengan berbagai ahli dan profesional yang siap membantu Anda mengurus dan menemukan solusi bagi setiap permasalahan bisnis dan pajak Anda. Hubungi kami di sini.




 

 

< All Blog

Dapatkan solusi kebutuhan Anda

Apapun kebutuhan Anda baik perusahaan besar, kecil, atau pribadi ada solusinya. Konsultanku bermitra dengan berbagai praktisi profesional berkualitas dengan beragam keahlian. Urusan pajak, keuangan, akuntansi, manajemen SDM dan bahkan hukum bisnis jadi lebih praktis sekarang.

Lihat Solusi