Cara Cegah Korupsi dalam Lingkup Perusahaan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat publik yang menerima suap kembali terjadi. Seperti diketahui, Menteri Sosial, Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka penerima suap pada Minggu (6/12).

 

Meskipun pola kasus tindak pidana korupsi seperti ini terus berulang, dimana melibatkan pejabat publik dan berhubungan dengan keuangan negara, namun kenyataannya praktik korupsi dapat ditemukan di manapun. Seperti, pada sektor publik, maupun swasta. Pelakunya pun mulai dari staf hingga direksi, pimpinan atau bahkan pemilik korporasi. Selain itu, modusnya pun bervariasi dari yang sederhana hingga kompleks.

 

Seperti pernah diungkapkan Rika Angelina, CPA, CA, CPI pada Konsultanku beberapa waktu lalu, berbagai contoh kecurangan yang sering terjadi dalam suatu perusahaan antara lain adalah mark-up pembelian bahan baku, penggunaan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, penggelapan penjualan, atau membuat laporan keuangan yang tidak sesuai (manipulasi).

Baca Juga:
Perbedaan Customer, Consumer, dan Client
Inilah Jobdesk Supervisor yang Perlu Anda Ketahui
Surplus vs Defisit Bagi Perekonomian
6 Faktor Pengaruh Tingkat Konsumsi Masyarakat

 

Korupsi merupakan salah satu bentuk fraud (kecurangan) yang dapat merugikan pihak lain, dalam hal ini biasanya adalah perusahaan. Risiko yang timbul pun tidak hanya berupa risiko finansial tetapi juga akan kehilangan kepercayaan publik, seperti investor, konsumen, dan regulator, belum lagi rusaknya reputasi, hingga munculnya risiko hukum.

 

Agar terhindar dari segala risiko tersebut, diperlukan upaya pencegahan yang sungguh-sungguh. Dikatakan Rika, upaya ini semakin dini diterapkan maka akan semakin baik, yaitu:

Baca Juga:
Perusahaan rintisan tawarkan bantuan laporan pajak
Bantu Pemerintah, Startup Ini Tawarkan Jasa Penghitungan Pajak
Platform Konsultanku Optimistis Dorong Penerimaan
Mau tau cara menghemat pajak bisnis kamu?

1. Membuat SOP yang jelas, misal ada pemisahan tugas yang jelas, mengatur kebijakan yang adil, dan memberi sanksi tegas atas kecurangan yang dilakukan.

2. Fungsi pencatatan didukung dengan software akuntansi yang memadai guna mengurangi human error.

3. Melakukan audit, baik internal maupun eksternal.

 

Selain itu, sebagai Lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia, KPK juga mencanangkan langkah-langkah umum yang dapat dilaksanakan oleh suatu korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Seperti tertuang dalam Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha.

 

Panduan ini disusun dengan menggunakan pendekatan PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang diikuti tahapan respon (response) untuk melengkapi siklus ini. Sehingga panduan ini bersifat iteratif atau berkesinambungan dalam suatu siklus.

 

Namun demikian, siklus PDCA ini dapat berjalan dengan efektif jika ada komitmen pimpinan. Maka dari itu, komitmen diletakkan sebagai fondasi dalam menjalankan upaya pencegahan korupsi.

 

Yuk kita bahas runtutan siklus tersebut satu per satu.

Komitmen (Commitment)

Komitmen pimpinan merupakan hal mendasar dalam keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan korupsi. Komitmen pimpinan akan menentukan arah upaya pencegahan korupsi dalam suatu korporasi, yang tercermin dalam kebijakan dan strategi korporasi.

 

Perencanaan (Plan)

Agar upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan efektif dan menyeluruh, maka korporasi perlu melakukan perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, korporasi harus:

1. Memahami peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan korporasi.

2. Mengidentifikasi risiko korupsi yang dapat berdampak bagi korporasi dalam perencanaan pencegahan korupsi dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (risk based approach).

3. Dengan mengetahui peta risiko korupsi, korporasi dapat membuat peraturan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

 

Pelaksanaan (Do)

Dalam tahap ini, korporasi menjalankan berbagai aktivitas untuk mencegah korupsi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Secara garis besar, panduan ini memuat bentuk-bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh korporasi dalam mencegah korupsi. Korporasi dapat menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing korporasi.

 

Evaluasi (Check)

Pada tahap evaluasi, korporasi akan mengecek kembali tahapan yang telah dilakukan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan korporasi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dapat ditindaklanjuti di tahap berikutnya yaitu perbaikan.

 

Respon (Response)

Respon menjadi tahapan penting dari siklus ini karena menjadi pilihan solusi atas tantangan persaingan bisnis yang tidak kompetitif yang dihadapi oleh korporasi yang telah menjalankan seluruh siklus pencegahan korupsi ini. Tahapan respon melalui aksi kolektif dan lapor diharapkan dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

 

Sudah saatnya korporasi terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Jika ingin berbisnis dengan mudah, bersih dan berdaya saing, pencegahan korupsi harus dilakukan mulai dari dalam lingkungan perusahaan.

 

Dengan melakukan audit keuangan secara rutin, seperti dikatakan sebelumnya, merupakan salah satu cara mendeteksi korupsi. Lakukan audit dengan mitra bersertifikasi dan profesional Konsultanku, Anda berkesempatan untuk mendapatkan solusi paling tepat.

 

Kunjungi Konsultanku sekarang dan dapatkan info selengkapnya dengan klik di sini.