Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah melakukan pembayaran pajak. Namun, seringkali kita tidak paham jenis pajak apa saja yang sebaiknya wajib kita laporkan. Jenis laporan pajak yang harus disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi adalah SPT pajak penghasilan tahunan beserta laporan pajak lainnya.

 

Dalam pelaksanaannya, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

 

Baca Juga:
Penghitungan dan Status Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja
Jasa Travel Haji dan Umroh Kini Kena PPN, Simak Ketentuannya dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak
Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

 

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

 

SPT pajak penghasilan tahunan yaitu laporan atas penghasilan selama 1 tahun, serta laporan kekayaan harta dan utang yang dimiliki wajib pajak pada akhir tahun. Laporan pajak lainnya yang harus disampaikan pada umumnya berkaitan dengan suatu fasilitas atau insentif yang digunakan oleh wajib pajak, diantaranya laporan harta terkait program pengampunan pajak.

Baca Juga:
Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning
Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal
Apa itu Restitusi Pajak: Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengembalian

 

Baca Juga : Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

 

 

Jenis Objek Wajib Pajak Pribadi

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

• Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

• hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

• laba usaha;

• keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

  • keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

  • keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

  • keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

  • keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

  • keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

• penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

• bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

• dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

• royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

• sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

• penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

• keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

• keuntungan selisih kurs mata uang asing;

• selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

• premi asuransi;

• iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

• tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

• penghasilan dari usaha berbasis syariah;

• imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

• surplus Bank Indonesia.

 

Baca Juga : Pahami Jasa Kena Pajak (JKP) dan Jasa Tidak Kena Pajak

 

 

Pajak Final

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

• penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

• penghasilan berupa hadiah undian;

• penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

• penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

• penghasilan tertentu lainnya,

 

 

Cara Lapor Pajak Pribadi

Cara lapor pajak dilakukan dengan cara mengisi SPT Pajak penghasilan tahunan dan dilaporkan dengan cara berikut:

1. Secara langsung melalui kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar atau

2. Secara online melalui https://djponline.pajak.go.id/.

 

Berikut adalah kode formulir berdasarkan status pekerjaan dan disesuaikan dengan jumlah penghasilan per tahun Wajib Pajak Pribadi :

 

 

SPT Tahunan PPh dapat disampaikan melalui beberapa mekanisme. Berikut merupakan panduan pengisian untuk beberapa jenis mekanisme pelaporan SPT Tahunan yang di sesuaikan dengan kode formulir Wajib Pajak Pribadi.