Apa penyebab Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak ditangguhkan? Surat ini dapat ditangguhkan karena sebab tertentu seperti kurang membayar pajak yang terutang, adanya putusan untuk peninjauan kembali, dan surat-surat lainnya yang membuat jumlah pajak terutang yang harus dibayar menjadi bertambah. Hal ini dibahas di dalam UU KUP Pasal 19.

 

Agar semakin memahami apa saja ketentuannya dan penjelasannya, simak isi dari pasal yang mengatur hal ini!

 

Baca juga: Apa Itu Restitusi Pajak?

Baca Juga:
Penghitungan dan Status Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja
Jasa Travel Haji dan Umroh Kini Kena PPN, Simak Ketentuannya dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak
Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

 

 

Penangguhan Surat Pemberitahunan Pajak

Mengutip dari Kementerian Keuangan, Pasal 19 UU KUP mengatur tentang surat ketetapan pajak kurang bayar beserta surat-surat terkait lainnya. Isi pasal ini adalah sebagai berikut: 

Baca Juga:
Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning
Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal
Apa itu Restitusi Pajak: Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengembalian

1. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

2. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

3. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

4. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

 

 Baca juga: Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal

 

 

Dalam Pasal 19 Ayat (1) mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar.

Contoh: 

1. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp 6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

Pajak yang masih harus dibayar	Rp 10.000.000,00
Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan	Rp 6.000.000,00 (-)
Kurang dibayar	Rp 4.000.000,00

2. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar	Rp 10.000.000,00
Dibayar setelah jatuh tempo pelunasan	Rp 10.000.000,00
Kurang dibayar	Rp 0,00

 

 

Pada Ayat (2) pasal ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Contoh: 

1. Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 1.120.000.00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 224.000,00.

 

2. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2009.

 

Baca juga: Pentingkah Laporan Keuangan untuk UKM?   

 

Surat Pemberitahuan Tahunan ditangguhkan karena Wajib Pajak harus melunasi hutang-hutang pajak terlebih dahulu.Pelunasan pajak ini dapat menjadi beban karena adanya sanksi administrasi yang dikenakan dan harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Namun untungnya Wajib Pajak dapat mengangsur atau mencicil pembayaran pajak yang terutang.