Ketentuan PPh Pasal 21 Terutang untuk Karyawan Resign
Perhitungan PPh 21 karyawan resign merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan saat ada karyawan yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Pasalnya, hal ini dapat menghindarkan perusahaan dari kesalahan pemotongan pajak. Secara umum, ada 4 mekanisme perhitungan PPh 21 atas pegawai resign pada tahun berjalan. Berikut, Konsultanku telah merangkum pembahasannya melalui artikel berikut.
Ketentuan PPh Pasal 21 untuk Karyawan yang Resign
Salah satu penghitungan Pajak Penghasilan yang perlu diperhatikan adalah PPh Pasal 21 untuk karyawan berhenti bekerja (resign). Perusahaan harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan resign di tengah tahun berjalan guna menghindari sanksi administratif yang ada. Oleh karena itu, berikut adalah ketentuan tentang penghitungan PPh Pasal 21 karyawan resign yang perlu Anda ketahui.
2 Perlakuan dalam Perhitungan PPh 21 Karyawan Resign
Dalam perhitungan PPh 21 karyawan resign, terdapat 2 bentuk perlakuan yang di antaranya adalah sebagai berikut.
-
Perlakuan bagi pegawai yang berhenti di tengah tahun namun masih memiliki kewajiban subjektif.
Baca Juga:
Penghitungan dan Status Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja
Jasa Travel Haji dan Umroh Kini Kena PPN, Simak Ketentuannya dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak
Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22
-
Perlakuan bagi pegawai yang berhenti di tengah tahun sekaligus kewajiban subjektifnya juga berhenti
Artikel ini sendiri akan membahas mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang resign, tetapi masih memiliki kewajiban subjektif. Secara umum, karyawan yang resign masih memiliki kewajiban subjektif. Pasalnya, kewajiban ini hanya berakhir saat Wajib Pajak meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Baca Juga:
Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning
Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal
Apa itu Restitusi Pajak: Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengembalian
Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 pada Karyawan Resign
Mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 karyawan resign adalah sebagai berikut:
-
Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
-
PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.
-
Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.
-
Pemotong pajak dapat memperhitungkan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam Masa Pajak yang sama.
Contoh Perhitungan Lebih Bayar PPh 21 karena Karyawan Resign
Arya berhenti bekerja per 1 Oktober 2022 sesuai surat resign yang diajukan ke perusahaan. Gaji terakhirnya terdiri atas gaji pokok sebesar Rp10.000.000 dan tunjangan jabatan Rp1.000.000. Ia berstatus kawin dan punya 1 orang anak (K/1). Bagaimana perhitungan PPh 21 sesuai dengan bulan terakhirnya bekerja?
Untuk mengetahui besaran PPh 21 Arya sesuai dengan jumlah bulan bekerja, Anda perlu menghitung jumlah PPh 21 yang dipotong setiap bulan. Berikut adalah perhitungannya.
Selanjutnya, Anda perlu menghitung PPh 21 terutang pada tahun berjalan sesuai dengan bulan terakhirnya bekerja. Untuk mengetahui lebih bayar PPh 21 karena karyawan resign, Anda perlu mencari selisih antara PPh 21 terutang dan PPh 21 yang telah dipotong perusahaan bulan sebelumnya.
Kapan Bukti Potong PPh 21 Karyawan Resign Harus Diserahkan?
Bukti potong PPh 21 merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemungutan atau pemotongan pajak. Bukti potong PPh 21 berupa Form 1721-A1 yang kemudian digunakan dalam pelaporan SPT PPh 21 karyawan resign. Secara umum, ada beberapa cara membuat bukti potong PPh 21 karyawan resign. Salah satunya dengan mengunduh formulir melalui laman resmi DJP Online atau melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan,
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pasal 23 ayat 2, bukti potong PPh 21 karyawan resign perlu diserahkan oleh perusahaan kepada karyawan paling lambat 1 bulan setelah karyawan tersebut berhenti bekerja. Penyerahan bukti potong ini juga dilakukan bersamaan dengan pengembalian kelebihan pemotongan PPh 21.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh 21 atas karyawan resign dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima karyawan dalam tahun pajak tersebut. Dengan kata lain, perhitungannya dilakukan sesuai dengan jumlah bulan bekerja di perusahaan terkait.
Perusahaan yang memiliki karyawan resign di tengah tahun sendiri wajib untuk melakukan penghitungan ulang guna menghindari kesalahan pemotongan pajak. Jika Anda memerlukan bantuan dalam perhitungan PPh 21 untuk karyawan resign, Anda bisa menggunakan jasa penghitungan dan pelaporan pajak dari Konsultanku.
