Motor Juga Kena Tarif ERP Jakarta!

Beberapa waktu lalu, Konsultanku pernah membahas rencana pencanangan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing atau ERP) di Jakarta. Berdasarkan info terbaru, kini Pemprov Jakarta telah merilis daftar ruas jalan yang memenuhi kriteria ERP. Yang mengagetkan, tidak ada pengecualian pemungutan tarif ERP untuk sepeda motor alias pengendara motor juga harus bayar ERP!

 

Tidak Dikecualikan, Sepeda Motor Ikut Kena Tarif ERP di Jakarta

Sebelumnya, hal ini baru sebatas rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa pengendara kendaraan bermotor roda dua juga dikenakan tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

 

Lantas, mengapa Pemprov Jakarta memutuskan untuk tidak membuat pengecualian terhadap sepeda motor yang melintasi ruas jalan ERP? Penerapan ERP sendiri bertujuan untuk mengurangi jumlah pengendara motor di Ibu Kota. Berdasarkan laporan Dishub DKI Jakarta, saat Ganjil-Genap resmi dicanangkan, pengguna sepeda motor di jalan raya jadi berkurang. Dilaporkan bahwa sebanyak 27% pengguna motor beralih ke transportasi publik.

Baca Juga:
Tahukah Anda Peraturan Perusahaan Harus Disahkan oleh Instansi Ketenagakerjaan?
Mau Mendirikan PT Perorangan? Pelajari Dulu Hal-Hal Berikut!
Cipta Kerja: Perusahaan Rugi 2 Tahun Beruntun Boleh PHK Karyawan?
Menekan Laju Penyebaran Covid, Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Oksigen serta Obat-Obatan

 

Rencananya, ERP akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB dan akan diimplementasikan pada 25 ruas jalan. Untuk tarif bagi pengendara kendaraan bermotor atau kendaraan berbasis listrik, dishub DKI Jakarta mengusulkan pungutan tarif sebesar Rp5.000—Rp19.000.

 

Tujuan Penerapan ERP di Jakarta

Selain mengurangi jumlah sepeda motor di jalan raya, implementasi ERP juga bertujuan mengurangi jumlah pengemudi mobil. Sebab, menurut laporan yang sama, di samping “mendistribusikan” 27% pengendara motor ke transportasi publik, kebijakan Ganjil-Genap juga sukses membuat 37% pengemudi mobil beralih menggunakan motor dan 17% beralih ke transportasi online.

Baca Juga:
Menekan Laju Penyebaran Covid, Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Oksigen serta Obat-Obatan
Tahukah Anda Peraturan Perusahaan Harus Disahkan oleh Instansi Ketenagakerjaan?
Benarkah Perppu Ciptaker Melindungi Pekerja dari Dinamika Ketenagakerjaan?
Libur Jadi Cuma Satu Hari Seminggu Gara-Gara Perppu Cipta Kerja, Benarkah?

 

Ke depannya, warga Jakarta diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan transportasi umum untuk berbagai keperluan perjalanan. Di Jakarta sendiri, sudah tersedia berbagai pilihan moda transportasi, mulai dari kereta, Transjakarta hingga LRT dan MRT.

 

Daftar 25 Ruas Jalan di Jakarta yang Akan Dikenakan ERP

Dilansir dari Merdeka dan Detik, berikut adalah daftar 25 ruas jalan yang rencananya akan dijadikan jalan berbayar di Jakarta. 25 ruas jalan ini tersebar di lima kota yang termasuk ke dalam Provinsi Jakarta.

 

1. JI. Pintu Besar Selatan

2. JI. Hayam Wuruk

3. JI. Gajah Mada

4. JI. Majapahit

5. JI. Medan Merdeka Barat

6. JI. Moh. Husni Thamrin

7. JI. Jend. Sudirman

8. JI. Sisingamangaraja

9. JI. Panglima Polim

10. JI. Fatmawati

11. JI. Suryopranoto

12. JI. Balikpapan

13. JI. Kyai Caringin

14. JI. Tomang Raya

15. Jl. Jenderal S. Parman

16. Jl. Gatot Subroto

17. JI. M. T. Haryono

18. Jl. D. I. Panjaitan

19. Jl. Jenderal A. Yani

20. JI. Pramuka

21. JI. Salemba Raya

22. JI. Kramat Raya

23. Jl. Pasar Senen

24. JI. Gunung Sahari

25. JI. H. R. Rasuna Said