Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi tertinggi di Asia Tenggara bahkan hingga dunia. Hal tersebut menandakan semakin konsumtifnya suatu negara, perputaran uang di negara tersebut juga pasti sangat cepat dan banyak.

 

Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu destinasi bisnis yang menarik di mata dunia dan berdampak terhadap tingginya perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri yang beroperasi di Indonesia.

 

Baca Juga:
Penghitungan dan Status Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja
Jasa Travel Haji dan Umroh Kini Kena PPN, Simak Ketentuannya dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak
Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

 

Bagi perusahaan luar negeri, maka pemerintah telah menerapkan aturan pajak tersendiri agar nilai suatu transaksi di perusahaan tersebut tetap wajar sehingga tidak ada kemungkinan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi nilai pajak ke pemerintah Indonesia.

 

Berikut kami rangkum penghitungan pajak bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Baca Juga:
Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning
Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal
Apa itu Restitusi Pajak: Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengembalian

 

Wajib Pajak Badan Luar Negeri Perusahaan Multinasional (Penanaman Modal Asing)

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri.

 

Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.

 

 

Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah subjek pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

 

Hubungan ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

 

Baca Juga : Penghitungan Pajak Warga Negara Asing di Indonesia

 

 

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

 

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

 

 

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

 

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

 

Baca Juga: 21 Pajak Terunik dan Teraneh di Dunia

 

Peredaran Bruto		Rp 10.000.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan		Rp 8.000.000.000,00
		(-) Rp 2.000.000.000,00
Penghasilan bunga		Rp 50.000.000,00
Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat	Rp 2.000.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	Rp 1.500.000.000,00
		(-) Rp 500.000.000,00
Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap		Rp 1.000.000.000,00 (+)
		(+) Rp 3.550.000.000,00
Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)		450.000.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 3.100.000.000,00