4 Poin Penting dalam PP 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan

Pada 12 Desember lalu, pemerintah telah meresmikan PP Nomor 49 Tahun 2022. Beleid tersebut merupakan aturan pelaksana dari UU HPP yang secara khusus mengatur tentang aturan PPN Dibebaskan dan PPN/PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan BKP dan JKP tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut kami rangkum 4 poin penting dalam PP 49 Tahun 2022.

 

1. PPN Dibebaskan untuk Objek Penyerahan BKP dan JKP Impor

Dalam Pasal 3 PP 49/2022, dijelaskan bahwa Barang Kena Pajak tertentu yang atas Impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

1. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional dan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19;

2. buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama; dan

   Baca Juga:
   Penghitungan dan Status Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja
   Jasa Travel Haji dan Umroh Kini Kena PPN, Simak Ketentuannya dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022
   Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak
   Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22
   

3. Barang Kena Pajak yang diterima oleh kementerian, badan, atau lembaga yang menangani bencana pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam atau nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

 

Sementara itu, aturan mengenai pembebasan pungutan PPN untuk penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu diatur dalam Pasal 4 PP terkait. JKP yang dimaksud meliputi:

1. jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah;

   Baca Juga:
   Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
   Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning
   Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal
   Apa itu Restitusi Pajak: Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengembalian
   

2. jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana dan biayanya berasal dari:

   1. anggaran pendapatan dan belanja negara;

   2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

   3. sumbangan.

3. Jasa Kena Pajak selain jasa konstruksi yang diterima oleh kementerian, badan, atau lembaga yang menangani bencana pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam atau nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

 

2. Bebas PPN untuk Objek Impor dan Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis

Diatur dalam Pasal 6 mengenai Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari PPN meliputi:

1. mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

2. barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun pembudidayaan;

3. jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;

4. ternak yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan Peraturan Menteri;

5. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;

6. pakan ternak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan (tidak termasuk pakan hewan kesayangan);

7. pakan ikan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus/teknis dalam Impor pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan;

9. bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan;

10. senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya;

11. komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah.

12. senjata, amunisi, peralatan militer, dan perlengkapan militer milik negara lain yang diimpor oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka kegiatan militer sebagai bagian dari kerja sama militer berupa latihan militer bersama;

13. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional;

14. kendaraan dinas khusus kepresidenan yang diimpor oleh lembaga kepresidenan atau pihak yang ditunjuk oleh lembaga kepresidenan untuk melakukan Impor, yang diberikan pembebasan Bea Masuk;

15. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam, yang diberikan pembebasan Bea Masuk;

16. barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

17. gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna;

18. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;

19. liquified natural gas dan compressed natural gas;

20. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum,;

21. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan APBN atau APBD untuk kepentingan masyarakat

22. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, yang diberikan pembebasan Bea Masuk.

 

3. Bebas PPN untuk Penyerahan dan Pemanfaatan JKP Tertentu yang Bersifat Strategis

Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibebaskan PPN terbatas pada JKP strategis yang penyerahannya di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatannya dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. JKP Strategis yang bebas PPN, antara lain:

1. jasa pelayanan kesehatan medis;

2. jasa pelayanan sosial;

3. jasa pengiriman surat dengan prangko;

4. jasa keuangan;

5. jasa asuransi;

6. jasa pendidikan;

7. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

8. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri;

9. jasa tenaga kerja;

10. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

11. jasa pengiriman uang dengan wesel pos;

12. jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum; dan

13. jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

 

4. Impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk yang Tidak Dipungut PPN dan PPnBM

Meliputi:

1. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan oleh badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan;

2. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

3. barang untuk keperluan khusus penyandang disabilitas oleh badan atau lembaga sosial yang mengurus penyandang disabilitas;

4. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

5. barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun;

6. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu;

7. barang impor sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Impor sementara;

8. barang yang dipergunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama

9. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;

10. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, kemudian diimpor kembali;

11. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang mendapat kemudahan Impor untuk tujuan ekspor;

12. barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah atau konsorsium untuk usaha atau industri mikro, kecil, dan menengah dengan menggunakan kemudahan Impor untuk tujuan ekspor;

13. barang dalam rangka perjanjian kerja sama/karya pengusahaan pertambangan batubara yang dilakukan oleh kontraktor perjanjian kerja sama/karya pengusahaan pertambangan batubara dengan ketentuan:

    1. kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1990;

    2. kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan Bea Masuk atas Impor barang dalam rangka perjanjian kerja sama/karya pengusahaan pertambangan batubara;

    3. kontraknya tidak mencantumkan ketentuan mengenai jangka waktu pemberian pembebasan atau keringanan Bea Masuk; dan

    4. barang impornya merupakan barang milik negara; dan

14. barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.