Demi Gaet Investor, Pajak Migas Mungkin Dipangkas 50%



Usaha pemberian insentif merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk perbaikan iklim investasi pada sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas demi menggaet investor. Sementara itu, pemerintah telah menyusun target untuk memproduksi minyak 1 juta barel per hari bph) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (BCSFD) pada tahun 2030 yang akan datang maka itu memerlukan usaha untuk meningkatkan investasi sektor hulu migas.

 

Pajak Migas Dipangkas Hingga 50%

 

Djoko Siswanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan bahwa insentif hulu migas ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berupa pajak dan non pajak. Kewenangan untuk menentukan insentif berupa pajak ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ujarnya dalam wawancara CNBC Indonesia, Senin 21/06/2021).

 

Baca Juga : Cristiano Ronaldo, Mungkinkan Ini Alasan CR7 Pindah ke Italia?

 

Dia juga berpendapat untuk insentif hulu migas, menurutnya Kementerian ESDM boleh saja mengusulkan besaran pajak baru industri hulu migas. Untuk menarik minat investor pajak dapat dibulatkan menjadi 50 persen atau setengahnya setelah sebelumnya besarannya hanya sekitar 40 sampai 45 persen.

 

Baginya, untuk besaran pajak dapat mencontoh negara lain yang diterapkan di Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract). Kemudian negara yang memberlakukan pajak paling sedikit besarannya itu dijadikan pedoman.

 

“Seperti yang telah dilakukan oleh Malaysia Petronas, split-nya di lelang, kontraktor yang tawarkan split, kemudian yang paling besar bagi negara itulah pemenang lelangnya” tambah Djoko.

 

Selanjutnya, untuk Komitmen Kerja Pasti (KKP) juga dapat dilelang. Pada contohnya ada kontraktor yang melakukan seismik 100 km dan lainnya 50 km, artinya 100 km inilah yang menang. Kemudian pada contohnya untuk penawaran pengeboran empat sumur dan dua sumur, maka yang mengebor empat sumur ini yang menang.

 

Baca Juga : SAK EMKM, Laporan Keuangan Untuk UMKM

 

Terakhir, dia juga menyarankan untuk menghapus pajak-pajak lain yang ada di dalam PSC, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lain, sehingga hanya satu pajak saja yang ada dalam kontrak. Kemudian pajak ini dihitung setelah ada keuntungan.

 

“Sebelum ada profit, pajak-pajak lain dihapus, intinya bagaimana kita dapat terapkan fiscal term lebih baik dari negara lainnya yang produksi minyak dan gas. Mana negara yang paling kecil terapkan pajak, simple pajak, baik split-nya. Dari situ ditiru saja kalau sudah lalu di praktekan, saya yakin investor akan datang ke Indonesia.” Jelas Djoko Siswanto pada 21/02/2021.

 

Jika memiliki masalah perpajakan untuk bisnis Anda, segera konsultasikan bersama Konsultanku. Konsultanku merupakan platform yang akan menghubungkan Anda dengan para konsultan ahli dan profesional di bidangnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.konsultanku.co.id/chat

 

< All Blog

Dapatkan solusi kebutuhan Anda

Apapun kebutuhan Anda baik perusahaan besar, kecil, atau pribadi ada solusinya. Konsultanku bermitra dengan berbagai praktisi profesional berkualitas dengan beragam keahlian. Urusan pajak, keuangan, akuntansi, manajemen SDM dan bahkan hukum bisnis jadi lebih praktis sekarang.

Lihat Solusi