Pajak Karbon dan Kemungkinan Tarif Listrik Naik



Pemerintah dengan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang akan segera disahkan akan memajaki perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon dalam aktivitasnya.

Pajak karbon dikenakan atas dua hal berikut:

 

  • Pembelian barang yang mengandung karbon atau 
  • Aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu

 

Baca Juga : Wahai para pengusaha siap-siap pajak naik dua kali lipat!

 

Tarif pajak karbon pada awalnya diusulkan Rp75 per kilogram CO2 tetapi pada perkembangan terakhir RUU HPP diturunkan menjadi Rp30 per kilogramnya.

 

 

Salah satu industri yang menghasilkan emisi karbon adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara. Saat ini PLTU masih mendominasi pembangkit listrik di Indonesia. Jika pajak karbon diterapkan maka akan menaikan biaya operasi pembangkit listrik.


Dampak dari kenaikan biaya operasi pembangkit listrik maka ada kemungkinan juga tarif listrik ikut naik.


< All Blog

Dapatkan solusi kebutuhan Anda

Apapun kebutuhan Anda baik perusahaan besar, kecil, atau pribadi ada solusinya. Konsultanku bermitra dengan berbagai praktisi profesional berkualitas dengan beragam keahlian. Urusan pajak, keuangan, akuntansi, manajemen SDM dan bahkan hukum bisnis jadi lebih praktis sekarang.

Lihat Solusi