PMK 72 Tahun 2023 Terbit, Berikut 6 Poin Pentingnya!
Pada 13 Juli lalu, pemerintah telah menetapkan PMK 72 Tahun 2023. Peraturan yang diundangkan pada 17 Juli 2023 ini menjadi juknis terbaru dalam menghitung tarif penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas harta tak berwujud. Pembaruan aturan main penyusutan dan amortisasi ini menjadi bagian dari reformasi kebijakan dalam UU HPP klaster pajak penghasilan (PPh). Lantas, apa saja poin penting dalam PMK 72 2023? Simak pembahasannya melalui artikel di bawah ini.
Penyusutan Bangunan Permanen dengan Masa Manfaat Lebih dari 20 Tahun
Apabila bangunan permanen mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dilakukan dalam bagian yang sama besar dengan masa manfaat 20 tahun atau dilakukan.sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
Jika Anda telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022 serta disusutkan sesuai masa manfaat 20 tahun, Anda dapat memilih·melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya sebagaimana. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 2022.
Baca Juga:
Penghitungan dan Status Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja
Jasa Travel Haji dan Umroh Kini Kena PPN, Simak Ketentuannya dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak
Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22
Lantas, bagaimana jika Anda memilih untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya, tetapi belum menyampaikan pemberitahuan pada akhir Tahun Pajak 2022? Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) PMK 72 2023, Anda tetap dapat melakukan penyusutan dengan skema tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024.
Ketentuan Penyusutan atas Biaya Perbaikan
Mengacu pada Pasal 7 PMK 72/2023, biaya perbaikan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dibebankan melalui penyusutan. Biaya perbaikan tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal harta berwujud.
Baca Juga:
Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning
Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal
Apa itu Restitusi Pajak: Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengembalian
Jika biaya perbaikan tidak menambah masa manfaat, penyusutan dilakukan sesuai dengan sisa masa manfaat fiskal harta berwujud tersebut. Apabila perbaikan yang dilakukan menambah masa manfaat, penyusutan dilakukan sesuai sisa masa manfaat ditambah dengan tambahan masa manfaat karena perbaikan. Penghitungan penyusutan tersebut dilakukan paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut.
Penggantian Asuransi
Pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi diatur dalam Pasal 8 PMK 72 Tahun 2023. Pasal tersebut menyebutkan bahwa nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik, dibebankan sebagai kerugian. Sementara jumlah harga jual dan/atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh, dibukukan atau diakui sebagai penghasilan.
Apabila jumlah penggantian asuransi yang akan diterima baru dapat diketahui di kemudian hari, jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian dibukukan sebagai beban pada Tahun Pajak diterimanya hasil penggantian asuransi dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Lalu, jika harta telah dijual atau dialihkan sebelum penggantian asuransi diterima, jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian dihitung terlebih dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta tersebut.
Amortisasi Harta Tak Berwujud dengan Masa Manfaat Lebih dari 20 Tahun
Serupa dengan ketentuan bangunan permanen, perubahan UU PPh lewat UU HPP juga memberikan keleluasaan bagi wajib pajak yang memiliki aset tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk melakukan amortisasi melalui 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan tarif kelompok 4, yakni sebesar 5% berdasarkan metode garis lurus dan 10% untuk metode saldo menurun.
Cara kedua adalah melakukan amortisasi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Apabila Anda ingin menerapkan cara kedua, Anda harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan masa manfaat yang sebenarnya kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 30 April 2024.
Ketentuan Amortisasi Perangkat Lunak
Mengacu pada Pasal 10 dan 11 PMK 72 2023, perangkat lunak dibagi menjadi 2, yakni program aplikasi khusus dan program aplikasi umum. Program aplikasi khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi atau pekerjaan dan kegiatan usaha tertentu. Amortisasi program aplikasi khusus dilakukan sesuai dengan masa manfaat kelompok 1, yaitu 4 tahun.
Sementara itu, program aplikasi umum yang dimaksud dalam PMK 72/2023 adalah program yang digunakan oleh pengguna umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer. Biaya pengeluaran aplikasi umum ini diakui sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin yang dibebankan sekaligus pada tahun bersangkutan.
Aturan Penyusutan dan Amortisasi untuk Bidang Usaha Tertentu
Sebelumnya, penyusutan dan amortisasi untuk harta yang dimiliki bidang usaha tertentu sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 249 Tahun 2008. Dalam PMK 72 Tahun 2023 sendiri, bidang usaha tertentu terdiri dari bidang usaha kehutanan, bidang usaha perkebunan tanaman keras, dan bidang usaha peternakan.
Jenis harta tanaman/ternak (biological asset) dikelompokkan menjadi dua yakni, tanaman/ternak yang baru menghasilkan setelah ditanam/dipelihara lebih dari 1 tahun; dan tanaman/ternak yang sudah menghasilkan setelah ditanam/dipelihara kurang dari atau sampai dengan 1 tahun.
Untuk tanaman/ternak yang menghasilkan setelah lebih dari 1 tahun, penyusutan dilakukan selama 4 tahun (bidang usaha kehutanan dan perkebunan tanaman keras), dan 2 tahun (bidang peternakan). Sementara ternak yang telah menghasilkan dalam kurun waktu 1 tahun, dapat dibebankan sekaligus atau sampai dengan 4 tahun.
Kesimpulan
Pada kesimpulannya, PMK 72 Tahun 2023 merupakan pembaruan aturan penyusutan dan amortisasi sebagai bagian dari reformasi kebijakan dalam UU HPP klaster pajak penghasilan (PPh). Muatan materi baru dalam peraturan ini adalah ketentuan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun.
Terbitnya aturan ini bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan penghitungan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud untuk keperluan perpajakan. Jika Anda ingin memperoleh kemudahan lain dalam mengelola urusan perpajakan, Anda bisa menggunakan jasa profesional dari Konsultanku. Dengan prosedur yang mudah, Konsultanku akan membantu Anda melalui jasa perhitungan pajak dan pelaporan SPT secara praktis.
