Membayar pajak merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban terhadap negara. Membayar pajak yang terutang harus tepat waktu dan sesuai dengan jumlahnya. Melengkapi surat dan dokumen yang dibutuhkan agar pembayaran pajak berjalan dengan lancar. Pastikan pemenuhan pajak yang kalian lakukan benar dan tidak ditutup-tutupi. 

 

Jika ada hal yang dirasa mencurigakan, maka Direktur Jenderal Pajak boleh melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan ini bisa juga dilakukan untuk tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak. 

 

Baca juga: Jenis Sanksi bagi Wajib Pajak yang Melanggar Ketentuan Pelaporan SPT Tahunan

Baca Juga:
Penghitungan dan Status Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja
Jasa Travel Haji dan Umroh Kini Kena PPN, Simak Ketentuannya dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak
Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

 

 

Pemeriksaan Wajib Pajak

Melansir dari Kementerian Keuangan, isi pasal 29 UU KUP adalah sebagai berikut:

Baca Juga:
Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning
Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal
Apa itu Restitusi Pajak: Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengembalian

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 

2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

3. memberikan keterangan lain yang diperlukan. 

(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. 

(3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk: 

1. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau 

2. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.

 

 

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

 

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya: 

1. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; 

2. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

4. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

5. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 

6. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 

8. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; 

9. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 

10. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/ atau 

11. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

 

Baca juga: Wajib Pajak Boleh Mengajukan Keberatan?

 

 

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

 

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

 

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data processing/EDP), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

 

Baca juga: Ketentuan Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Oleh Wajib Pajak

 

 

Berdasarkan ayat ini, Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

 

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

 

Keterangan tertulis misalnya: 

1. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; 

2. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya; 

3. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau 

4. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

 

Keterangan lisan misalnya: 

1. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak; 

2. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau 

3. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

 

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen, serta keterangan-keterangan iain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

 

Adanya wewenang pemeriksaan ini vital bagi negara untuk memantau kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jadi, pastikan Anda membayar pajak sesuai ketentuan, ya.