Apakah Anda seorang Wajib Pajak yang sedang berada dalam situasi dan kondisi yang membuat anda sulit memenuhi kewajiban atau menerima hak pajak anda? Jika ya dan Anda sedang mempertimbangkan untuk meminta perwakilan atau diwakilkan oleh orang lain dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak anda, maka ada beberapa ketentuan yang perlu anda perhatikan. 

 

Alasan dan bukti yang diberikan haruslah benar dan mendukung kondisi Anda saat ini. Nah, jadi apa saja ketentuannya?

 

Baca juga: Perbedaan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Baca Juga:
Penghitungan dan Status Pajak bagi Pasangan Suami-Istri Bekerja
Jasa Travel Haji dan Umroh Kini Kena PPN, Simak Ketentuannya dalam PMK Nomor 71 Tahun 2022
Pajak Penghasilan PPh Pasal 21: Definisi, Dasar Hukum, Tarif, dan Waktu Penyetoran Serta Pelaporan Pajak
Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

 

 

Ketentuan Khusus Perwakilan Pajak

Menurut dokumen Kementerian Keuangan, Wajib Pajak dapat diwakilkan dalam memenuhi kewajibannya dan menerima hak pajak apabila memenuhi ketentuan tertentu. Ketentuan perwakilan ini diatur dalam pasal 32 UU KUP dengan isi sebagai berikut:

Baca Juga:
Tarif dan Mekanisme Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal Dengan Tax Planning
Tax Planning Untuk Bisnis, Upaya Minimalkan Pajak Secara Legal
Apa itu Restitusi Pajak: Pengertian, Dasar Hukum, Tata Cara, dan Jangka Waktu Pengembalian

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: 

1. badan oleh pengurus; 

2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; 

3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; 

4. badan dalam likuidasi oleh likuidator; 

5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau 

6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

 

 

Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

 

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. 
 

Pasal ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

 

Baca juga: Surat Permintaan Penjelasan Data Keterangan (SP2DK) Pajak

 

 

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

Pasal ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan daiam peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

 

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

 

 

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam pasal ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

 

Baca juga: Ternyata Hadiah, Hibah, dan Warisan Dapat Dikenakan Pajak

 

Bagi Anda yang membutuhkan pengurus atau perwakilan dalam menjalankan kewajiban maupun menerima hak pajak ada baiknya membaca ketentuannya sesuai dengan UU yang berlaku terlebih dahulu. Mengetahui UU ketentuan pengurus atau perwakilan ini dapat membantu anda dalam memahami kondisi dan situasi yang diakui oleh badan pajak untuk mengabulkan permintaan pemohon mengenai pajak yang diwakilkan.