Penyegelan Aset Wajib Pajak



Berdasarkan pasal 29 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang dalam memeriksa Wajib Pajak. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak perlu untuk memberikan wewenang pemeriksaan kepada Direktur Pajak. Jika Wajib Pajak menolak atau sengaja menghindari pemeriksaan, maka pemeriksa dapat melakukan penyegelan aset dari Wajib Pajak. Tapi apa saja aset yang dapat diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak? Dan bagaimana ketentuan penyegelannya? Mari kita simak!

 

Baca juga: Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak

 

Penyegelan Aset Wajib Pajak

Mengutip dari dokumen Kementerian Keuangan, pasal 30 UU KUP berisi ketentuan dari wewenang Direktur Jenderal Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Isinya adalah sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b. 

(2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 

 

Baca juga: Wewenang Pemeriksaan Wajib Pajak Oleh Kantor Pajak

 

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

 

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

 

Baca juga: Ini Barang yang Dapat Disita Saat Penagihan Pajak

 

Maka dari itu ada baiknya Wajib Pajak memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang dipandang perlu untuk diperiksa agar kebutuhan informasi perpajakkan dapat dipenuhi dan berjalan dengan lancar. 

 

Konsultanku adalah platform konsultasi online dan jasa profesional yang telah dipercaya oleh ratusan UMKM di Indonesia. Temukan solusi terbaik di bidang akuntansi, pajak, dan legal untuk individu dan bisnis dari 300+ Mitra Profesional Konsultanku hari ini. Klik Konsultanku sekarang!


< All Blog

Dapatkan solusi kebutuhan Anda

Apapun kebutuhan Anda baik perusahaan besar, kecil, atau pribadi ada solusinya. Konsultanku bermitra dengan berbagai praktisi profesional berkualitas dengan beragam keahlian. Urusan pajak, keuangan, akuntansi, manajemen SDM dan bahkan hukum bisnis jadi lebih praktis sekarang.

Lihat Solusi